Bagaimana Hubungan Antara Media Dengan Iklan Politik?

Hampir setiap masyarakat Indonesia disuguhi iklan para calon presiden maupun parpol melalui media televisi, padahal pemilu masih dua tahun lagi. Tak ketinggalan, lembaga survei ikut melakukan pemetaan elektabilitas tokoh maupun partai politik.


Dalam era demokrasi dan kebebasan media, fenomena iklan politik memang tidak dapat dielakkan, bahkan menjadi suatu yang mutlak. Seakan - akan media tidak dapat berbuat banyak menghadapi iklan politik yang penuh dengan nilai ekonomi politik tinggi, sehingga memunculkan pertanyaan, bagaimana hubungan antara media dengan iklan politik?

Joseph Jaffe melalui buku terbarunya, 'Life After The 30 Second Spot' menyatakan, industri media mulai mengalami kejatuhan karena hanya berpikir sempit pada pemanfaatan iklan semata untuk politik jangka pendek. Sebaiknya media mulai mengembalikan posisinya sebagai kontrol publik dan informasi yang layak bagi masyarakat dan segera mengembalikan pada porsi politik media yang sesungguhnya.

Fenomena tersebut tampak nyata saat ini, dimana tokoh - tokoh yang akan maju presiden 2014 maupun parpol sudah gencar beriklan, antara lain, Aburizal Bakrie, Prabowo, Hatta Rajasa, sedang parpol diantaranya Parta Nasdem, Partai Gerindra, Demokrat, Golkar, PPP dan lainnya. Iklan - iklan tersebut menjadi alat bagi tokoh maupun partai politik untuk mendongkrak popularitas.

Politik dan media memang ibarat dua sisi mata uang. Media memerlukan politik sebagai makanan yang sehat. Politik juga memerlukan media sebagai wadah dalam mengelola kesan yang hendak diciptakan. Tidak ada gerakan sosial yang tidak memiliki visi media. Apa pun bidang yang digeluti oleh sebuah gerakan, semuanya memiliki perangkat yang bertugas untuk menciptakan atau berhubungan dengan media. Dunia politik sadar betul bahwa tanpa kehadiran media, aksi politiknya menjadi tak berarti apa - apa. Bahkan menurut Sommerville (2000) kegiatan politik niscaya akan berkurang jika tidak disorot media.

Media memang memiliki kemampuan reproduksi citra yang dahsyat. Dalam reproduksi citra, beberapa aspek bisa dilebihkan dan dikurangi dari realitas aslinya. Kemampuan mendramatisir ini pada gilirannya merupakan amunisi yang baik bagi politisi, terutama menjelang pemilu. Yang menjadi masalah bagi politisi adalah bagaimana ia menjalin hubungan mutualisme dengan media, bagaimana membangun kesan tertentu dengan memilih latar belakang saat bercakap - cakap dengan media, bagaimana mampu meyakinkan media bahwa ia dan aksinya adalah penting. Semua dilakukan dengan mengharapkan imbalan publisitas.

Namun pada saat yang sama, media juga harus berpikir bahwa ia tidak diperkenankan mengadopsi kepentingan - kepentingan tersebut secara berlebihan. Salah - salah, ia akan menjadi bagian dari program politik sebuah golongan politik. Pada sisi lain, kepentingan media akan informasi juga telah membuat celah tersendiri bagi orang - orang tertentu.

Orang - orang tersebut begitu haus publisitas. Mereka dengan cerdas mengemas berbagai peristiwa sehingga bisa selalu muncul di berbagai media. Orang - orang seperti ini disebut sebagai medialomania. Medialomania adalah penyakit doyan menjadi narasumber. Kecenderungan seperti ini biasanya terdapat pada politisi yang masanya sudah lewat, namun tetap ingin berada di kancah politik.

Sinergi media dengan politik sebenarnya sah - sah saja. Maksudnya, tak ada larangan bahwa sebuah media menjadi media politik. Setiap media membawa misi politiknya masing - masing. Yang utama adalah apakah tujuannya untuk kebenaran dan kesejahteraan rakyat atau tidak. Kebebasan sudah datang untuk setiap orang dalam menyampaikan sikap politiknya, dan tidak ada yang lebih baik dari media dalam menyalurkan hal tersebut.

Secara sederhana, pendapat ini benar. Namun tatkala dipraktekkan, sulit baginya untuk keluar dari kepentingan diri sendiri dengan kepentingan publik. Media sebaiknya memisahkan diri dari dunia politik. Ia harus memilih antara kedua ranah tersebut. Alasannya, keduanya memiliki fungsi dan idealisasi yang berbeda.

Media yang berpolitik bisa - bisa menyesatkan para pembaca, pendengar atau pemirsa. Sebab, pemilihan narasumber, pemilihan waktu atau ruang bagi suatu sosok atau peristiwa, serta keseimbangan pelaporan atas suatu fakta akan menjadi bias dengan sengaja. Yang menjadi lawan politik dari pemilik media dengan sendirinya akan tereliminir.

Dalam konteks demokrasi, media memang tak mungkin bersikap apolitis, keduanya saling membutuhkan. Namun, seharusnya keduanya saling berinteraksi sebagai dua pihak yang sejajar.

Jika keduanya berselingkuh, keniscayaan akan bias media justru akan menjadi - jadi, dan korbannya adalah kebenaran itu sendiri, serta rakyat yang berhak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kesamaan utama antara politik dan media ada pada hubungan dengan orang banyak.

\