17 BUMN Mengalami Kerugian

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achsanul Qosasi berpendapat, karena sebanyak 17 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih mengalami kerugian dan diharapkan penurunan angka tahun ini.


Hal ini disampaikan dalam tema dilektika demokrasi Achsanul "Hentikan Politisasi BUMN" di Gedung Parlemen, Kamis (17 / 3). Diskusi juga Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis speaker, seorang anggota Partai Hanura Akbar Faizal dan peneliti dari LSI Burhanuddin Muhtadi.

Achsanul berpendapat, nilai seluruh aset milik negara mencapai Rp2.500 triliun, sedangkan Rp97 triliun persen, atau empat keuntungan dari jumlah aset. "Setorannya ke anggaran negara sekitar Rp30 triliun," katanya.

Setoran ke anggaran negara dalam bentuk dividen sebesar itu, lanjut dia, masih sangat kecil. "Ini masih deposit sangat kecil," kata Anggota dari Partai Demokrat.

Mengenai BUMN yang merugi, ia menyebutkan bahwa pada tahun 2006 sebanyak 36 BUMN, tinggal 24 BUMN pada tahun 2009 dan tahun 2010 tinggal 17 BUMN masih rugi. "Tetapi ada empat atau lima BUMN yang tidak dapat dibantu Kalau begitu. So be it lah, tentu saja ditutup Tapi jika Anda masih harus meningkatkan manajemen dapat dibantu untuk mengembangkan.," Katanya.

Mengenai penyebab kerugian BUMN, Achsanul berpendapat, BUMN masih prihatin dengan manufaktur dan jasa. "Menguntungkan pertambangan umum dan minyak dan gas bumi sebagai bahan baku tinggal untuk mengambil Kerugian tersebut adalah milik negara manufaktur dan jasa.. Biarkan saja di luar negeri, manufaktur dalam negeri yang dimiliki dan kehilangan layanan saja," katanya.

Menurut dia, adalah BUMN yang mergi karena dibebani oleh beban yang seharusnya tidak menjadi beban bagi mereka. "Beban pemerintah sehingga BUMN cenderung tidak efisien," katanya.

Dia mengatakan ada BUMN kehilangan uang dan gagal untuk berkembang karena pertempuran di bidang yang sama. Sebagai contoh, sektor semen milik negara. Oleh karena itu, harus memegang sebuah pabrik pupuk satu.

Achsanul juga menyoroti besarnya gaji dari dewan keadaan kondisi kesehatan perusahaan. "Ada gaji besar direksi besar yang tidak efisien dan terlalu banyak perudahaan bagasi," katanya.

Komisaris dan direksi BUMN, Achsanul lebih lanjut, harus orang-orang profesional. "Jika orang asing harus ditunjuk. Yang penting profesional," katanya.

Achsanul juga mengatakan negara tidak mudah terkesan dikembangkan karena birokrasi kusut dan ketentuan Undang-Undang (UU). "BUMN belenggu birokrasi dan ketentuan Undang-Undang, jika Anda dapat bermain di manapun, pribadi gratis," katanya.

Salah satu belenggu kepentingan birokrasi dan politik yang sangat merugikan BUMN di PT Texmaco. Perusahaan ini hilang begitu saja dengan 60 ribu karyawan, 150 ribu karyawan yang tidak terkait langsung, karena kepentingan politik pemerintah saat itu. Meskipun perusahaan-perusahaan menghasilkan produk yang berkualitas baik dangat dibutuhkan. "Truk hanya bisa diproduksi Texmaco Tapi perusahaan-perusahaan. Pergi, jadi besi tua karena kepentingan birokrasi dan pemerintah pada waktu itu," katanya.

Achsanul yang telah Direktur Keuangan PT Texmaco mengatakan, Sinivasan tidak punya apa-apa. "Sinivasan rumah di Kebon Kacang, yang digunakan Volvo pada tahun 1980 dan tidak memiliki apa-apa," katanya. [gatra.com]\